GAMBARAN PROSES PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KECAMATAN JAMBON

Sek UPK <MFD>13 Juli 2014

GAMBARAN PROSES PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

DI KECAMATAN JAMBON

A.  Pendahuluan

Sebagaimana disebutkan dalam petunjuk Teknis Operasional kegiatan PNPM-MP  tujuan khusus dari dilaksanakannya PNPM adalah :

1.   Meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.

2.   Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.

3.   Mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.

4.   Menyediakan Prasarana sarana sosialdasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat

5.   Melembagakan pengelolaan dana bergulir

6.   Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerja sama antyar desa

7.   Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Dari sekian tujuan diatas terdapat poin penting, yakni, Pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif dimaksudkan sebagai bentuk pembangunan yang memberikan ruang peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan

dan pelestarian pembangunan. Hal ini juga menjadi salah satu prinsip dari PNPM yaitu partisipatif.

Proses pembangunan partisipatif tercermin dalam alur tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dari mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Untuk menjaga proses yang partisipatif tersebut, musyawarah mutlak diperlukan, disamping musyawarah reguler yang ditetapkan program sejumlah 11 musyawarah terdapat juga musyawarah-musyawarah lain baik skala desa maupun skala kecamatan. Di tingkat desa terdapat musyawarah pra pelaksanaan, dan musyawarah musyawarah yang dilaksanakan atas keadaan keadaan insidental. Sedangkan di tingkat kecamatan terdapat Musyawarah Antar Desa tutup buku UPK, Musyawarah Antar Desa Perguliran dan lain-lain.

Proses partisipatif yang lain tercermin juga dalam proses pengadaan barang dan jasa. PNPM menekankan untuk memanfaat potensi lokal, atau barang yang bisa disediakan oleh masyarakat setempat, namun untuk barang-barang yang tidak bisa disediakan oleh masyarakat PNPM mensyaratkan dilaksanakannya pengadaan barang dan jasa secara transparan. Yaitu dengan proses perbandingan harga dan proses lelang.

B.   Proses Musyawarah dan partisipasi

Berikut ini gambaran pelaksanaan musyawarah yang dilaksanakan  selama pelaksanaan PNPM-MP kecamatan tahun 2013 di Kecamatan Jambon:

1.   Musyawarah Antar Desa Sosialisasi

MAD sosialisasi merupakan pertemuan antar desa untuk sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri perdesaan serta untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan.

Nama Kegiatan  : Musyawarah Antar Desa Sosialisasi dan  Musyawarah Antar Desa Tutup Buku, MAD Perguliran

Hari/Tanggal                :  Rabu, 17 Oktober 2012

Tempat                         : Pendopo Kecamatan Jambon

Peserta                          :  50 Laki-laki dan 38 Perempuan

Hasil Musyawarah      : Disosialisasikan PNPM Tahun 2013, disepakati aturan dan sanksi Lokal, Disepakati penggunaan DOK

2.   Musyawarah Desa Sosialisasi

 Musyawarah Desa Sosialisasi merupakan pertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi atau penyebarluasan informasi PNPM Mandiri Perdesaan di desa.

Nama Kegiatan      : Musyawarah Desa Sosialisasi

Jumlah Kegiatan    : 13 Kegiatan

Tanggal                  : 29 Okt – 28 Des 2012

Tempat                   : Balai Desa Terkait

Peserta                  : 289 Laki-laki dan 174 Perempuan

Hasil Musyawarah : Disosialisasikan PNPM Tahun 2013. Disosialisasikan aturan dan sanksi lokal, Dipilihnya TPK, dipilihnya KPMD, Dipilihnya Tim Monitoring.

3.   Musyawarah Dusun Penggalian Gagasan

Adalah proses menemukenali gagasan gagasan kegiatan atau kebutuhan masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang ada di masyarakat.

Nama Kegiatan   : MD Penggalian   Gagasan

Jumlah Kegiatan :  41 Kegiatan

Tanggal               : 29  Nop s/d 31 Des 2012

Tempat                : Desa Terkait

Peserta                : 289 Laki-laki dan 158 Perempuan

Hasil Musyawarah      : Disosialisasikan PNPM Tahun 2013. Dibuat peta sosial, dibuat dan dibaca kalender musim, dibuat dan dibaca diagram kelembagaan untuk menemukan masalah dan potensi

4.   Musyawarah Khusus Perempuan

Merupakan musyawarah yang dihadiri oleh kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan kegiatan desa, musywarah ini mempertimbangkan hasil penggalian gagasan.

Nama Kegiatan           : Musyawarah Khusus Perempuan

JJumlah Kegiatan        :  13 Kegiatan

Tanggal                       : 5 Des 2012 s/d 22 Jan 2013

Tempat                        : Balai Desa Terkait

Peserta                         : 305 Perempuan

Hasil Musyawarah      : Menyepakati (dua) usulan desa yang berasal dari gagasan kelompok perempuan.

5.   Musyawarah Desa Perencanaan

Merupakan Musyawarah masyarakat di desa yang bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan yang akan dibawa ke MAD Prioritas usulan tahun 2013.

Nama Kegiatan       : Musyawarah Desa Perencanaan

JJumlah Kegiatan    :  13 Kegiatan

Tanggal                   : 9 Januari s/d 04 Februari 2013

Tempat                    : Balai Desa Terkait

Peserta                     : 180 Laki laki dan 132 Perempuan

Hasil Musyawarah : Disepakati dan ditetapkannya usulan hasil MKP dan menetapkan usulan desa dari campuran, ditetapkan 6 orang delegasi desa, ditetapkan Tim Penulis usulan.

6.   Musyawarah Antar Desa Prioritas dan Musrenbangkec

Adalah pertemuan di kecamatan yang bertujuan membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan.

Nama Kegiatan           : MAD Prioritas Usulan

JJumlah Kegiatan        : 1 Kegiatan

Tanggal                       : 27 Februari 2013

Tempat                        : Pendopo Kecamatan Jambon

Peserta                         : 45 Laki laki dan 67 Perempuan

Hasil Musyawarah      : Ditetapkan Peringkat usulan kegiatan

Sedangkan untuk usulan Simpan Pinjam Perempuan tidak ada usulan dari masing-masing desa.. Setelah tahap ini dilaksanakan kegiatan pembuatan Rencana Anggaran dan Biaya ( RAB) dan desain pekerjaan secara partisipatif. KPMD bersama TPK melaksanakan survey lapangan dengan didampingi oleh Fasilitator Teknik. Harga bahan dan alat didasarkan pada hasil survey harga yang dilakukan oleh KPMD dan TPK

7.   Musyawarah Antar Desa Penetapan

Adalah musyawarah membahas penetapan kegiatan yang akan didanai oleh PNPM-MPd dengan mengacu pada peringkat usulan hasil MAD Prioritas.

Nama Kegiatan              : MAD Penetapan Usulan

Jumlah Kegiatan         : 1 Kegiatan

Tanggal                       : 4 April 2013

Tempat                        : Pendopo Kecamatan Jambon

Peserta                         : 21  Laki laki dan 22 Perempuan

Hasil MAD Penetapan: Menetapkan usulan yang akan didanai dari PNPM berdasarkan hasil MAD prioritas usulan

Adapun hasil MAD Prioritas dan hasil MAD Pendanaannya adalah sebagai berikut:

NO	NAMA DESA	KEGIATAN	95%	2%	3%	TOTAL
1	JAMBON	Jembatan Beton	103.772.700	2.184.700	3.277.100	109.234.500
2	SIDOHARJO	Jalan Telford	121.465.000	2.557.200	3.835.800	127.858.000
3	JONGGOL	Talud Jalan	76.031.000	1.600.700	2.401.000	80.032.700
4	SENDANG	Talud Jalan	99.774.000	2.100.500	3.150.700	105.025.200
5	BRINGINAN	Talud Jalan	91.001.500	1.915.800	2.873.700	95.791.000
6	SRANDIL	Saluran Drainase	93.869.500	1.976.200	2.964.300	98.810.000
7	POKO	Jalan Lapen	115.304.500	2.427.500	3.641.200	121.373.200
8	PULOSARI	Rabat Jalan	114.129.800	2.402.700	3.604.000	120.136.500
9	KARANGLO KIDUL	JalanLapen	134.652.000	2.834.700	4.252.200	141.738.900

8.   Musyawarah Desa Informasi hasil MAD

Merupakan musyawarah sosialisasi atau penyebarluasan hasil penetapan alokasi dana PNPM yang telah diputuskan dalam MAD penetapan.

       Nama Kegiata                  : Musyawarah Desa Informasi Hasil MAD

Jumlah Kegiatan            :  12 Kegiatan

Tanggal                          : 15 April s/d 3 Mei 2013

Tempat                           : Balai Desa Terkait

Peserta                            : 254 Laki laki dan 198 Perempuan

Hasil Musyawarah         : Diinformasikannya Hasil MAD Penetapan, disepakati rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan, penetapan susunan lengkap TPK, membahas upah untuk pekerja dan membahas alokasi BOP TPK 3%.

9.   Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban 40%

Merupakan musyawarah yang menjadi media bagi TPK untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima kepada masyarakat.

Nama Kegiatan              : MPJ 40%

Jumlah Kegiatan            :  9 Kegiatan

Tanggal                          : 4 Agustus s/d 30 September 2013

Tempat                           : Balai Desa Terkait

Peserta                            : 216 Laki laki dan 156 Perempuan

Hasil Musyawarah         : Dilaporkannya penggunaan dana oleh TPK Kepada Masyarakat

10. Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban 80%

Merupakan musyawarah yang menjadi media bagi TPK untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima kepada masyarakat.

Nama Kegiatan              : MPJ 80%

Jumlah Kegiatan            :  9 Kegiatan

Tanggal                          : 7 Oktober s/d 30 Desember 2011

Tempat                           : Balai Desa Terkait

Peserta                            : 258 Laki laki dan 117 Perempuan

Hasil Musyawarah         : Dilaporkannya penggunaan dana oleh TPK Kepada Masyarakat,  dibentuk TP3 serta rencana pemeliharaan kegiatan

11. Musyawarah Desa Serah terima:

Dalam Musyawarah ini TPK melaporkan seluruh hasil kegiatan dan penggunaan dana, masyarakat menerima hasil kegitan yang telah diselesaiakan oleh TPK.

Nama Kegiatan              : MDST

Jumlah Kegiatan            :  9 Kegiatan

Tanggal                          : 30 Nopember s/d 31 Desember 2013

Tempat                           : Balai Desa Terkait

Peserta                            : 165 Laki laki dan 127 Perempuan

Hasil Musyawarah         : Dilaporkannya penggunaan dana oleh TPK Kepada Masyarakat, diterima hasil kegiatan oleh masyarakat, disepakati rencana pelestarian